oleh

Dinilai Merusak Hutan, FPPM Wasile Tolak Kehadiran PT Mahakarya Hutan Indonesia

loading...

IBC, HALTIM – Front Petani-Pemuda dan Mahasiswa (FPPM) Wasile, Kabupaten Halmahera Timur menggelar aksi penolakan keberadaan PT. Mahakarya Hutan Indonesia yang berada di 3 kecamatan yakni Wasilei Timur, Wasilei Tengah, dan Wasilei Utara.

Organisasi yang tergabung dalam FPPM yaitu Fadodara Institut, Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI), Front Nahdiliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, (FNKSDA Komite Ternate), Pembebasan Nasional, dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia (LEMHI Malut).

Kordinator lapangan Leonardo Kiha mengatakan PT. Mahakarya Hutan Indonesia telah mengklaim memiliki izin konsesi lahan adat (hutan dan tanah) warga masyarakat Wasile, dengan luas 36.860 Ha, selama 45 tahun izin penguasaan hutan ini, di 16 desa: Helitetor, Iga, Kakaraino, Labi-labi, Marimoi, Majiko Tongone, Silalayang, Puao, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Boki Maake, Foli, Tutuling Jaya, Tatam, Bololo, dan beberapa desa di kecamatan Wasile terancam dirampas lahan/hutan atas nama kesepakatan oleh pihak perusahan dan izin SK.9/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 oleh Gubernur Propinsi Maluku Utara.

“Tidak ada kejelasan perusahan PT. MHI, dengan sewenah-wenah merampok dan merampas hak warga, termasuk menyebabkan kerusakan hutan, perampasan lahan, penabangan liar, hingga legalitas izin yang sama sekali tidak melibatkan warga. Artinya, front menilai bahwa, keberadaan PT. MHI cs adalah bagian dari pelanggaran hak azasi manusia, dan juga termasuk melakukan penyerobotan lahan warga,” papar Leonardo kepada Media Indonesia Berita, Rabu (12/6/2019).

Lanjut Leonardo menuturkan atas temuan dilapangan, PT. MHI juga kerap mengintimidasi warga dengan tekanan hukum, bahwa seolah-olah perusahan memiliki Amdal dan dokumen izin yang jelas oleh Pemerintah Propinsi, maupun Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Dalam proses perlawanan ini, kami dari FPPMW menolak keberadaan PT. MHI di wilayah Kecamatan Wasile, termasuk aksi yang digelar hari ini dalam bentuk kampanye keliling di delapan desa: Kakaraino, Puao, Silalayang, Nyaulako, Hatetabako, Lolobata, Foli Dan Kantor Kecamatan Wasile Tengahdan meminta pihak kecamatan dan pemerintah desa harus bersikap tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia,” terangnya leonardo

Tidak hanya sampai di situ saja Leonardo bersama kawan-kawanya dalam aksi tersebut menyuarakan 8 tuntutan.

“Delapan tuntutan itu adalah 1. Tutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia (MHI), Cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA, serta kembalikan 36.860 Hektar Hutan/Lahan warga 3 kecamatan yaitu Wasile Utara, Timur, dan Tengah Kabupaten Haltim, 2. Tolak segala bentuk CSR PT. Mahakarya Hutan Indonesia, 3. Ganti rugi tanaman warga yang dihancurkan PT. Magakarya Hutan Indonesia, 4. Gubernur Malut, KLHK, Pemda Haltim harus cabut Izin HPH dan IUPHHK-HA PT. MHI di Kecamatan Wasile, 5. Tarik Polisi dan Tentara dari lokas Perusahan PT. MHI, 6. Stop intimidasi warga 17 Desa di 3 kecamatan yaitu Wasile: Timur, Utara, Tengah dalam bentuk dan alasan apapun, 7. Hentikan penabangan kayu oleh PT. MHI dan akan ditampung di Lopong dan dijual keluar Haltim, 8. Pemerintah Desa dan Kecamatan harus bersikap tegas menutup PT. Mahakarya Hutan Indonesia.” tutup Leonardo

Penulis : UPI

TRENDING :  Satu Ranperda Di ‘Tolak’ Pansus DPRD Sinjai, Sembilan Lainnya Disetujui

Editor   : YES

Berita ini telah tayang di Situs Berita INDONESIA BERITA

#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

loading…

BERITA INI TELAH TAYANG DI SITUS BERITA KABAR SINJAI

loading...

Komentar

ARTIKEL TERDAHULU