oleh

MK Jangan Mau Terjebak Fait Accompli Pihak 02

loading...

IBC, JAKARTA – Sejumlah masyarakat pemilih yang tergabung dalam relawan Komite Suara Perempuan Indonesia (KOMSPI) melalui Kuasa Hukumnya T. Mangaranap Sirait dan rekan dari LBH Pembela Pancasila mengajukan diri sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam gugatan Sengketa Hasil Pemilu Pilpres 2019  Registrasi Perkara No. 1/PHPU.PRESS-XVII/2019.

Menurut T. Mangaranap Sirait, Hakim Mahkamah Kostitusi (MK) harus menolak permohonan O2 tersebut, karena dalil yang dibangun kuasa hukum 02 banyak yang aneh dan seharusnya diajukan pada saat sengketa proses di Bawaslu.

“Tapi sekarang sudah kadaluarsa, sedangkan kewenangan MK dalam Pasal 475 ayat (2) UU No. 7/2017 Tentang Pemilu, hanya terhadap hasil penghitungan suara,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Kamis, (13/6/2019).

Oleh karena itu, Mangaranap menyampaikan kuasa hukum 02 harus mengkalkulasi sendiri dimana 02 dicurangi, misalnya, dalam permohonan sengketa Prabowo-Sandi 02 mengatakan, ada penyalahgunan wewenang, Terstruktur Sistematis Masif (TSM) 12 Kepala Daerah di Sumatera Barat deklarasi dukung Jokowi.

“Ternyata, berdasarkan fakta penghitungan jumlah suara di daerah tersebut, yang menang Paslon 02 Prabowo-Sandi,” ujarnya.

Mangaranap berharap, MK konsisten dengan tupoksinya sebagaimana yurisdiksi setiap lembaga dalam UU Pemilu, MK jangan mau difait accompli pihak 02 agar masuk ke sengketa proses yang sudah kadaluarsa.

“Ini merugikan hak suara perempuan yang telah memberikan suaranya dalam pemilu, dengan demikian ada kepastian hukum dan tidak rusak sistem ketatanegaraan pelaksanaan pemilu yang sudah dibangun dalam UU Pemilu,” imbuhnya yang juga didampingi Yohanna Christien Sirait dan Daniel Minggu.

Penulis : Ari

Editor : YES

Berita ini telah tayang di Situs Berita INDONESIA BERITA

#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

loading…

BERITA INI TELAH TAYANG DI SITUS BERITA KABAR SINJAI

loading...

Komentar

ARTIKEL TERDAHULU