oleh

Camat Bahodopi Lakukan Monitoring Pasca Pilkades Serentak, Ini Tujuannya

MOROWALI, BB — Pemilihan Kepala Desa Serentak, di kecamatan Bohodopi, Kabupaten Morowali, telah usai, minggu (28/9)

Pilkades serentak dilakukan di 5 Desa, di antaranya Desa Dampala, Siumbatu, Lalampu, Fatufia, dan Bete-Bete.

Camat Bahodopi Tahir, SE, mengatakan bahwa dari hasil monitoring yang dilaksanakan terdapat masalah yang sama dari semua desa pelaksana Pilkades serentak di wilayah Kecamatan Bahodopi, yakni komplain atau protes kepada panitia pelaksana pilkades.

“Permasalahannya karena ada warga yang ber-KTP desa bersangkutan tapi tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan yang paling menonjol adalah kejadian di Desa Dampala, dimana hal itu sempat ribut sehari sebelum hari H (H-1),” ungkapnya.

Meski demikian lanjut Tahir, Menyikapi permasalahan tersebut maka dibuat berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh semua Cakades, dan ketua BPD Dampala. Hal ini  juga kata Dia, Pelakasanaannya berdasarkan aturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU NO 6 THN 2014, PP NO 43 THN 2014, PERMENDAGRI NO 112 THN 2014, PERMENDAGRI NO 65 THN 2017, PERDA NO 3 THN 2015, dan PERBUP NO 25 TAHUN 2015

“Pasal 20, permendagri 112 thn 2014 disebutkan bahwa Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia  pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar  pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia,”

“begitu juga pada pasal 17 perbup 25 thn 2015, yang berhak memilih dalam pilkades adalah pemilih yang tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh panitia,” jelasnya.

Sehingga kata Tahir lagi, bahwa aturan yang digunakan cukup jelas, jadi apabila dibuat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk berita acara, pernyataan atau sebutan lain maka itu tidak sah karena pada hakikatnya tidak dibenarkan membuat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

TRENDING :  Konsolidasi SADAP di Pilwali Makassar, Ini Kata Fungsionaris DPP Partai Demokrat

“Pelaksanaan ini berlangsung atas amanah undang-undang yang berlaku, maka sepantasnya kita menjaga nilai- nilai Pilkades ini. Meskipun Jika di lihat secara kasat mata, pada dasarnya ada beberapa masyakarat yang masih kurang puas atas ketentuan peraturan yang berlaku, Tetapi setelah melalui diskusi yang cukup dengan alot, pada akhirnya semua terselesaikan dengan baik,” tandas Tahir.

Dari monitoring yang dilakukan bersama jajaran pemerintah Kecamatan Bahodopi dan Pihak keamanan ini juga untuk memastikan pelaksanaan Pilkades dalam situasi, aman, tertib dan lancar. (Handi/Rahman)

BERITA INI TELAH TAYANG DI SITUS BERITA BERITA BERSATU

Komentar

ARTIKEL TERDAHULU