oleh

Kinerja DPR Periode 2014-2019 Dinilai Buruk atau Paling Buruk?

DALAM satu periode Ketua DPR-nya sampai tiga  kali, yang terlibat korupsi sampai 23 orang termasuk Ketua DPR-nya, jika sidang banyak pembolosnya, target legilasi tak pernah tercapai; siapa lagi bila bukan DPR periode 2014-2019. Maka pertanyaannya kemudian, DPR periode tersebut sebetulnya kinerjanya buruk, atau paling buruk?

Sepanjang sejarah republik baru di era reformasi saja, Ketua DPR sampai ganti tiga  kali. Di masa Orde Baru pernah sampai dua kali, yakni ketika Ketua DPR Adam Malik digandeng Pak Harto jadi Wapres, dan Daryatmo menggantikannya (1977-1982). Ini membanggakan, seorang menteri naik jadi Wapres.

Tapi di era reformasi, Ketua DPR-nya ganti tiga  kali gara-gara Ketua DPR-nya terlibat korupsi. Pertama Setyo Novanto, karena kasus “papa minta saham” terpaksa mundur dan digantikan Ade Komarudin. Begitu gugatannya dimenangkan MK, Setya Novanto minta balik jadi Ketua DPR lagi, dikabulkan. Tapi tak lama kemudian dia digantikan Bambang Susatyo, gara-gara terlibat korupsi e-KTP.

Jika bossnya saja korupsi, tak mengherankan anak buahnya ada yang niru. Maka selama periode 2014-2019, tercatat ada 23 anggota DPR dikandangi KPK. Biasa, mereka cari dauit di seputar wewenangnya anggota dewan. Mereka ini statusnya wakil rakyat, tapi ketika “bermain”, apakah pamitan pada rakyat yang diwakilinya?

Maka tak mengherankan Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parleman Indonesia) memberi penilaian, DPR periode 2014-2018 kinerjanya buruk. Belum lagi anggota yang berhobi “amrin membolos kata bu guru” sehingga jika digelar sidang paripurna yang hadir hanya separoan dari 560 anggota.

Soal target legislasi jangan tanya; tak pernah tercapai! Mentargetkan segini, hasilnya hanya segono. Maka jika DPR periode sebelumnya berhasil membereskan 125 RUU, yang 2014-2019 ini hanya mampu menyelesaikan 84 RUU. Lucunya, ada UU yang bolak-balik direvisi karena menyesuaikan dengan kepentingan mereka, misalnya UU MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD).

TRENDING :  Ketua DPR RI Sebut IWO Sudah Diakui Secara Konstitusi

Paling ironis dan tragis, demi mengejar tayang, ada RUU yang belum masuk prolegnas, malah dipaksakan semisal RUU KPK. Hasilnya, menuai demo berjilid-jilid, sehingga sampai ditumpangi perusuh.

Jika demikian halnya, sebetulnya DPR periode 2014-2019 itu kinerjanya buruk sebagaimana penilaian Formappi, atau yang paling buruk? (gunarso ts)

ARTIKEL INI TELAH TAYANG DI SITUS BERITA POSKOTA NEWS

Komentar

ARTIKEL TERDAHULU